Energy

Apa Yang Perlu Dinanti Dari Peraturan PLTS Rooftop 2018?

Janaloka.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan Peraturan PLTS Rooftop (pembangkit listrik tenaga surya atap) melalui Peraturan Menteri ESDM.

Kepala Sub Direktorat Investasi dan Kerja sama Aneka Energi Baru Terbarukan Abdi Dharma Saragih, seperti yang dikutip katadata.co.id-Jumat (27/7), mengatakan Peraturan ini akan mengatur lebih detail mengenai penggunaan PLTS rooftop.

Di tempat lain, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan hal yang senada mengenai penerbitan Peraturan mengenai penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk konsumen PT PLN (Persero) jenis tertentu. Hal ini, menurut Beliau, bertujuan untuk memenuhi komitmen bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 mendatang bisa tercapai.

Namun, apa sebenarnya yang akan dilakukan Pemerintah mengenai PLTS rooftop? Apakah ini upaya serius pemerintah dalam mendorong lebih jauh pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti disampaikan Menteri ESDM? Ataukah peraturan ini hanya untuk meredam sementara tuntutan masyarakat mengenai kejelasan penggunaan PLTS Rooftop?

Melihat peraturan PLTS Rooftop dari tahun 2013 hingga 2018

Seperti diketahui bersama, PLTS telah lama diatur, semenjak 2013/2014, melalui:

  1. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0733.K/DIR/2013 tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PT. PLN (Persero). [Unduh]
  2. Surat Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor.0009.E/DIR/2014 tentang Ketentuan Operasional Integrasi Fotovoltaik Milik Pelanggan ke Dalam Area Sistem Tenaga Listrik PT. PLN (Persero). [Unduh]

Namun aplikasi di lapangan tak kunjung dilakukan seperti yang diharapkan. Kepala Niaga PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan hingga Juli 2018, dikutip dari katadata.co.id-Jumat (3/8), pelanggan PLN telah mencapai 47 juta. Dari jumlah itu, pelanggan yang memiliki PLTS Rooftop mencapai 458 pelanggan (0,00097% dari jumlah pelanggan PLN).

Di Jakarta sendiri, menurut PLN Disjaya, ada 109 pelanggan yang telah memanfaatkan PLTS Rooftop hingga Juni 2017. Sedangkan daerah lain di luar JABODETABEK, belum terdapat laporan pemasangan PLTS Rooftop oleh pelanggan.

Ketidaktahuan PLN Area dan kesulitan informasi mengenai izin pemasangan adalah beberapa masalah yang dihadapi pelanggan yang ingin melakukan pemasangan PLTS Rooftop.

Juga, ada kekhawatiran bahwa PLN akan mengalami kerugian. Karena kemampuan masyarakat memproduksi listrik mandiri dari rumah, sehingga mengurangi konsumsi. Sementara program 35.000 MW terus berjalan dengan banyak pembangkit baru, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan over-supply.

Padahal, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pada akhir 2017 rasio elektrifikasi sudah mencapai 95,3%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 92,75%. Yang berarti terdapat selisih 2,55% potensi pelanggan baru dari rasio elektrifikasi. Terlebih Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi menjadi 99% pada 2019, atau terdapat 3,7% tambahan potensi pelanggan.

Peraturan Menteri ESDM

Beberapa poin penting dari peraturan PLTS Rooftop 2018

Dari penjelasan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, ada tiga poin penting dalam peraturan PLTS rooftop 2018 yang akan segera dikeluarkan, yaitu:

Poin pertama mengenai pengaturan kelompok pelanggan yang dapat memanfaatkan listrik surya. Pelanggan yang dapat menggunakan adalah pelangan rumah tangga, lembaga pemerintah, dan badan sosial. Sedangkan pelanggan industri tidak boleh memasang panel surya.

Poin kedua mengenai pengaturan batas kapasitas yang diperbolehkan untuk memasang panel surya. Aturan tersebut mematok batas kapasitas PLTS rooftop terpasang, tidak lebih dari 90% daya kWh meter listrik terpasang PLN.

Poin Ketiga mengenai pengaturan perhitungan jumlah transaksi listrik yang dijual dari PLTS Rooftop ke PLN. Acuannya adalah tidak melebihi dari Tarif Dasar Listrik (TDL) dan biaya pokok penyediaan pembangkitan (BPP) Nasional. Sehingga PLN dapat membeli lebih murah daripada nilai yang konsumen beli dari PLN.

Kemana Peraturan Menteri ESDM ini lebih menguntungkan?

Siapa yang akan lebih diuntungkan ketika peraturan ini disetujui? Pemerintah, bisnis dan industri listrik surya, pelanggan atau PLN?

Sebelum kita menghitung siapa yang lebih diuntungkan. Langkah Pemerintah untuk mengesahkan peraturan PLTS rooftop cukup krusial. Terutama setelah 5 tahun tanpa perhatian dan dengan dicanangkannya gerakan sejuta surya atap pada 13 September 2017 lalu. Menjadikan peraturan ini sebuah langkah besar bagi perkembangan listrik surya atap di Indonesia.

Terlepas dari efektif atau tidaknya peraturan ini nantinya, peraturan mengenai PLTS rooftop ini dapat menjadi tonggak penting dalam aplikasi listrik surya atap. Karena jika sesuai dengan janji Pak Menteri ESDM untuk melakukan sosialisasi besar-besaran, maka “besar” harapan untuk listrik surya atap digunakan di seluruh tanah air Indonesia.

Apa komentar anda?

one × two =

Ingin Pasang Panel Surya?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi seputar pemasangan sistem listrik surya
Alamat Email
Secure and Spam free...