Pemerintah Lambat Mengembangkan PV?
Energy

Pemerintah Lambat Mengembangkan PV?

Betulkah pemerintah lambat mengembangkan PV? Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, namun sedikit banyak mencerminkan kondisi perkembangan PV sekarang ini. Lalu, mengapa ini bisa terjadi?

Penguasaan teknologi

Penguasaan teknologi PV menjadi penting, karena PV merupakan komponen utama dalam sistem pembangkit tenaga surya. Sebagai komponen utama, tentu PV memiliki nilai investasi yang cukup besar dibandingkan investasi komponen lainnya. Sebagai perbandingan, dalam komponen Off Grid, PV mengandung hampir 30% pembiayaan dari total biaya.

Dengan tingginya nilai investasi, Indonesia sekarang ini (13/15) hanya mampu menguasai 40% teknologi yang digunakan. Teknologi ini pun masih hanya digunakan untuk menyediakan komponen pendukung untuk merakit panel surya, seperti rangka alumunium panel surya dan kaca. Dengan kata lain penguasaan 40% teknologi ini, hanya memberikan 12% kontribusi untuk industri dalam negeri dari seluruh total biaya sistem PLTS.

Pemerintah Lambat Mengembangkan PV?

Indonesia, bukan tidak memiliki kemampuan mengembangkan sel surya (yang memiliki nilai keekonomisan hingga 18% dari total biaya sistem PLTS). Thin Film buatan Pak Wilson, menjadi buktinya. Walaupun sekarang ada rencana “mengindustrialisasikan” Thin Film buatan Pak Wilson (2015), namun realisasinya sendiri di Indonesia masih belum begitu jelas gaungnya, walau sudah diperjuangkan hingga lebih dari 30 tahun.

Jadi, pemerintah telah mendorong penggunaan PV secara lebih luas melalui pekerjaan tender, namun masih kurang memberikan “ruang” untuk industri PV dalam negeri “berkembang”. Tentu pemerintah (tidak) lambat mengembangkan PV bukan?

Investasi dan pembiayaan PV

Rata-rata investasi PV masih terbilang cukup mahal. Untuk perbandingan penggunaan rumah tangga dengan PLN dan rumah tangga dengan PV, nilai Return Of Investment nya sendiri masih diatas 10 tahun. Kondisi jelas merugikan pengguna yang ingin melakukan konservasi energi.

Lihat Juga: Menghitung nilai investasi PV secara mudah

Namun, pemerintah melalui beberapa peraturan perundangan telah mendorong penggunaan PV agar lebih luas, seperti pengaturan jual listrik PV (PPA) sebesar hingga US$ 0.30 atau 80 lokasi IPP. Hal ini dilakukan untuk menarik investor, dan memang cukup banyak menarik minat.

Namun mengapa beberapa lokasi PLTS belum berjalan tidak berjalan optimal? Kendala kebijakan? Pengembangan PV, tentu tidak bisa setengah hati. Dimana Indonesia masih butuh banyak alternatif daya untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, sedangkan pembiayaan pembangunan dan perawatan pembangkit listrik PLN sendiri masih banyak terkendala.

Jika mengembangkan PV adalah satu solusi pemenuhan kebutuhan listrik nasional, lalu mengapa investasi dan pembiayaan PV, seakan di nomor duakan?

Jadi bagaimana menurut anda. Apakah pemerintah Lambat Mengembangkan PV?

Apa komentar anda?

five + thirteen =

Ingin Pasang Panel Surya?

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan informasi seputar pemasangan sistem listrik surya
Alamat Email
Aman & Rahasia